Bimtek Keuangan 2026 | Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan SPJ 2026

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan program aplikatif yang ditujukan untuk meningkatkan ketelitian dan kepatuhan administrasi bagi para Bendahara serta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Penatausahaan yang tertib adalah kunci utama dalam menghindari temuan audit dan memastikan setiap rupiah belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Fokus Utama Penatausahaan

Bimtek ini memberikan pendalaman materi mengenai mekanisme pengeluaran kas yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Fokus utama meliputi:

• Mekanisme Pembayaran: Tata cara pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) baik melalui skema UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), maupun LS (Langsung).

• Verifikasi Dokumen: Teknik pemeriksaan kelengkapan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi agar memenuhi prinsip keabsahan formal dan materiil.

• Pengelolaan Pajak: Kewajiban bendahara dalam pemotongan dan penyetoran pajak atas beban belanja daerah.

Teknis Penyusunan SPJ yang Akuntabel

Aspek krusial dari pelatihan ini adalah teknis Penyusunan SPJ yang sistematis. Peserta akan dibimbing untuk menyusun laporan fungsional secara periodik, melakukan rekonsiliasi bank, hingga penutupan kas bulanan. Dengan digitalisasi melalui sistem SIPD-RI, proses penyusunan SPJ kini dituntut untuk lebih cepat dan terintegrasi dengan laporan realisasi anggaran.

Output Kegiatan: Melalui Bimtek ini, diharapkan tercipta tertib administrasi keuangan yang mampu meminimalisir risiko kesalahan administratif, mempercepat proses audit, dan menjaga konsistensi data antara laporan fisik dengan data pada sistem aplikasi.

Pelatihan ini adalah investasi strategis bagi SKPD untuk memastikan proses penatausahaan keuangan berjalan transparan, akurat, dan tepat waktu sepanjang Tahun Anggaran 2026.