Informasi & Pelayanan Bimtek Pemerintahan dan KeuanganProfesional • Terpercaya • Kompeten

Materi Bimtek Aset Daerah (BMD)

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2026 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini mengacu pada regulasi terbaru serta praktik terbaik dalam pengelolaan aset, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, hingga pemanfaatan dan penghapusan aset daerah.

Dalam bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif terkait inventarisasi aset, penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB), rekonsiliasi data aset dengan laporan keuangan, serta penggunaan sistem informasi pengelolaan aset berbasis aplikasi seperti SIPD dan SIMDA BMD. Selain itu, peserta juga akan dibekali dengan strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui pendekatan praktis dan studi kasus, kegiatan ini diharapkan mampu membantu peserta dalam menghadapi berbagai permasalahan pengelolaan aset, termasuk penyelesaian temuan audit serta pengamanan aset daerah. Bimtek ini sangat direkomendasikan bagi pengurus barang, pengelola aset, bendahara, serta aparatur terkait lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung pencapaian opini WTP dari BPK.

Materi Bimtek Aset Daerah (BMD) antara lain sebagai berikut :

  1. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026
  2. Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan BMD
  3. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
  4. Penyusunan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan
  5. Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah dan Administrasi BMD
  7. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran BMD
  8. Penggunaan Barang Milik Daerah oleh SKPD
  9. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
  10. Penggunaan BMD untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
  11. Penatausahaan Barang Milik Daerah
  12. Inventarisasi dan Sensus Barang Milik Daerah
  13. Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
  14. Rekonsiliasi Data BMD antara Pengurus Barang, SKPD dan Pengelola Barang
  15. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
  16. Pengamanan Administrasi, Fisik dan Hukum BMD
  17. Pengamanan dan Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMD
  18. Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah
  19. Penertiban dan Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah
  20. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah
  21. Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  22. Sewa Barang Milik Daerah
  23. Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
  24. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) BMD
  25. Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)
  26. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
  27. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Pemanfaatan BMD
  28. Penilaian Barang Milik Daerah
  29. Penilaian Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah
  30. Penilaian BMD Selain Tanah dan Bangunan
  31. Penilaian Kembali (Revaluasi) Barang Milik Daerah
  32. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
  33. Penjualan Barang Milik Daerah
  34. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
  35. Tukar Menukar Barang Milik Daerah
  36. Hibah Barang Milik Daerah
  37. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah melalui BMD
  38. Penghapusan Barang Milik Daerah
  39. Pemusnahan Barang Milik Daerah
  40. Penghapusan BMD karena Kondisi Rusak Berat
  41. Pengelolaan BMD yang Tidak Ditemukan dan Tidak Diketahui Keberadaannya
  42. Penanganan Aset Bermasalah dan Aset dalam Sengketa
  43. Pengelolaan Aset Idle / Aset Menganggur
  44. Strategi Optimalisasi Aset Daerah untuk Meningkatkan PAD
  45. Pengelolaan Aset Daerah Pasca Pemekaran dan Perubahan Organisasi
  46. Pengelolaan Aset pada BLUD, RSUD dan Puskesmas
  47. Pengelolaan Aset pada Sekretariat DPRD dan Barang Milik Daerah
  48. Digitalisasi dan Sistem Informasi Pengelolaan BMD
  49. Peningkatan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah
  50. Audit, Pengawasan dan Strategi Penyelesaian Temuan BPK atas Pengelolaan BMD

⭐ Materi yang paling menarik untuk Bimtek 2026

  • Bimtek Implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 dalam Pengelolaan BMD
  • Bimtek Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
  • Bimtek Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Peningkatan PAD
  • Bimtek Penatausahaan, Inventarisasi dan Rekonsiliasi BMD
  • Bimtek Penyelesaian Aset Bermasalah dan Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah
  • Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Digital
  • Bimtek Strategi Meningkatkan Kinerja Pengelolaan BMD
  • Bimtek Pengelolaan Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Pemerintah Daerah

Catatan regulasi: Permendagri No. 7 Tahun 2024 berlaku sebagai perubahan atas Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan secara khusus memperbarui sejumlah ketentuan penting terkait sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, pengamanan dokumen, penilaian, penjualan, hibah, penyertaan modal, penghapusan, serta indikator kinerja BMD

Keterangan  untuk bimtek aset daerah 2026 :

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi di Link berikut ini ( Jadwal Bimtek dan Informasi Pendaftaran )
September
September
previous arrow
next arrow