Bimtek Keuangan  

Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Materi Bimtek Keuangan  yang disampaikan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKA-SKPD, DPA, serta penatausahaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Selain itu, peserta juga akan dibekali pemahaman terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta strategi menghadapi pemeriksaan oleh BPK.

Bimtek ini sangat relevan bagi pejabat pengelola keuangan, bendahara, PPK, PPTK, serta seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, serta meminimalisir temuan audit.

Kegiatan dilaksanakan secara interaktif dengan metode pemaparan materi, diskusi, studi kasus, serta praktik langsung yang dipandu oleh narasumber profesional dan berpengalaman di bidang keuangan pemerintah.

Mater Bimtek Keuangan 

1.  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)

• Penerapan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI.
• Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI.
• Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Terintegrasi SIPD-RI.
• Praktik Penggunaan Aplikasi SIPD-RI.
• Penyusunan APBD Tahun 2026 Berbasis SIPD dan Regulasi Terbaru.

2. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

• Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
• Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual.
• Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP menuju Opini WTP.
• Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
• Audit LKPD dan Strategi Menghadapi Pemeriksaan BPK.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

• Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
• Pengelolaan Keuangan bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara.
• Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efisien, Transparan dan Bebas Risiko.
• Pengelolaan Kas dan Rekening Bendahara sesuai regulasi terbaru.

4. Perencanaan dan Penganggaran Daerah

• Penyusunan RKA, DPA, KUA-PPAS dan APBD.
• Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB).
• Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.
• Analisis Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
• Penyusunan Renstra, Renja, RKPD dan RPJMD.

5. Dana Transfer dan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

• Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
• Mekanisme Transfer Dana Alokasi Umum (DAU).
• Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
• Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
• Kebijakan Dana Otonomi Khusus.

6. Bendahara dan Penatausahaan Keuangan

• Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
• Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
• Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
• Etika dan Tanggung Jawab Hukum Bendahara.
• Pengelolaan Perpajakan bagi Bendahara Pemerintah.

7. Sistem Digital dan Transaksi Non Tunai

• Implementasi E-Government dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Transaksi Non Tunai untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan.
• Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
• Implementasi Aplikasi F-MIS, CMS, SIMDA Keuangan, SAKTI, dan SISKA.
• Penyusunan dan Penatausahaan Keuangan Berbasis Digital.

8. Pengawasan, Audit dan Akuntabilitas

• Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
• Penilaian Maturitas SPIP dan Audit Investigasi.
• Penyusunan LKJIP, LAKIP dan LPPD.
• Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
• Peningkatan Kapasitas Auditor dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Bimtek Keuangan 

Sasaran Peserta
Kegiatan Bimtek dan Diklat ini ditujukan bagi:

• Sekretaris Daerah.
• Kepala OPD/SKPD.
• Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
• Auditor Internal Pemerintah.
• Inspektorat Daerah.
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
• Aparatur Sipil Negara yang menangani bidang keuangan, perencanaan, dan pengawasan.

Bimtek Keuangan 

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
• Memahami regulasi terbaru terkait keuangan pemerintah.
• Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dan perencanaan daerah.
• Mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital pemerintahan.
• Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
• Mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Bimtek Keuangan 

Dengan mengikuti Bimtek dan Diklat Bidang Keuangan Daerah, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan dan regulasi terbaru secara tepat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Bimtek Keuangan
Keterangan :

• Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan diluar atas tema berikut ini Materi bimtek .
• Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami WA 085711125296.Terlampir jadwal
• Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi di link berikut ini Jadwal Bimtek Tahun 2026