Pelatihan/Diklat/Bimtek Keuangan Daerah

Materi Bimtek Keuangan Terbaru

Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Materi yang disampaikan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKA-SKPD, DPA, serta penatausahaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Selain itu, peserta juga akan dibekali pemahaman terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta strategi menghadapi pemeriksaan oleh BPK.

Bimtek ini sangat relevan bagi pejabat pengelola keuangan, bendahara, PPK, PPTK, serta seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, serta meminimalisir temuan audit.

Kegiatan dilaksanakan secara interaktif dengan metode pemaparan materi, diskusi, studi kasus, serta praktik langsung yang dipandu oleh narasumber profesional dan berpengalaman di bidang keuangan pemerintah.

1. Perencanaan dan Penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, & APBD)

Fokus utama pada bagian ini adalah sinkronisasi antara dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen penganggaran.

  • Penyusunan RKPD 2026: Penjabaran visi-misi daerah ke dalam sasaran pembangunan tahunan.
  • Sinkronisasi KUA-PPAS: Memastikan plafon anggaran sementara selaras dengan prioritas belanja daerah.
  • Penyusunan RKA-SKPD: Teknik penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berbasis pada prestasi kerja.

2. Penatausahaan dan Pelaksanaan Anggaran

Materi ini berkaitan dengan mekanisme teknis aliran uang dan dokumen pendukungnya.

  • Mekanisme LS (Langsung) dan UP/GU/TU: Prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
  • Pemanfaatan SIPD-RI: Penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi secara nasional untuk meminimalisir kesalahan input data.
  • Manajemen Kas Daerah: Teknik optimalisasi arus kas untuk menjaga likuiditas keuangan daerah.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan

Bagian ini sangat krusial untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

  • Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD): Meliputi Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
  • Rekonsiliasi Aset dan Keuangan: Sinkronisasi data antara bagian perlengkapan/aset dengan bagian keuangan.
  • Analisis Laporan Keuangan: Membaca indikator kesehatan fiskal daerah melalui rasio-rasio keuangan.

4. Pengawasan dan Audit Internal

Meningkatkan peran inspektorat dalam menjaga akuntabilitas.

  • Audit Berbasis Risiko: Mengidentifikasi titik-titik rawan kebocoran anggaran sejak dini.
  • Review Laporan Keuangan: Teknik bagi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam menelaah draf laporan sebelum diserahkan ke BPK.

Selain materi inti di atas, penting juga untuk mempertimbangkan topik-topik baru seperti:

  • Penerapan Digitalisasi Transaksi Pemda (ETPD): Transformasi menuju transaksi non-tunai.
  • Pengelolaan Keuangan BLUD: Khusus bagi Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan.
  • Update Regulasi Perpajakan Daerah: Mengikuti UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
  • Pedoman Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2026
  • Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri RI No. 77 Tahun 2022, Bagi PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD
  • Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD Berbasis SIPD Tahun 2026
  • Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Berbasis SIPD Tahun 2026
  • Pelatihan Procurement dan Purchasing Tahun 2026
  • Sosialisasi Permendagri RI No. 18 Tahun 2022 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2026
  • Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah/SKPD Tahun 2026
  • Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Sesuai Permenpan RB RI No. 19 Tahun 2018
  • Pengelolaan dan Penatausahaan Barang/Aset Milik Daerah serta Strategi Menuju Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  • Sosialisasi Perpres No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
  • Pelaksanaan Reviuw Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual
  • Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah
  • Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  • Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
  • Sistem dan Strategi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penatausahaan serta Tanggungjawab Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  • Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
  • Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Pajak Daerah
  • Pengelolaan Dana Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Bendahara Kelurahan
  • Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran
  • Penyusunan SOP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Laporan Keuangan SKPD/OPD

Keterangan :

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami wa 085711125296
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan lokasi di Link berikut ini ( Jadwal Bimtek Tahun 2026 )