Bimtek

Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)

Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia Presiden Republik Indonesia (RI) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan […]

Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) Read More »

Bimtek / Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat

Dengan hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Unit OPD dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Manajemen kependudukan merupakan system administrasi yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah. Pusat Pendidikan keuangan dan ? Pemerintah Daerah memandang penting akan bidang kependudukan , dalam waktu dekat ini Pusat Pendidikan keuangan dan ? Pemerintah Daerah akan

Bimtek / Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat Read More »

Diklat / Bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender

Kepada Yth, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Panitia/Pejabat, Ketua/Anggota UKPBJ/Pokja di Jajaran Organisasi Perangkat Daerah Dengan Hormat, Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP

Diklat / Bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender Read More »

Bimtek / Diklat Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepada Yth, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Panitia/Pejabat, Ketua/Anggota UKPBJ/Pokja di Jajaran Organisasi Perangkat Daerah Dengan Hormat, Mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya dalam pasal 88 huruf a, bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola

Bimtek / Diklat Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Read More »

Bimtek / Diklat Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2

Dengan Hormat Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu jenis pajak yang baru bagi daerah dengan potensi yang cukup tinggi bagi banyak daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang baik. Sayangnya pengelolaan data

Bimtek / Diklat Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2 Read More »

Bimtek / Diklat Pengelolaan Sampah Terpadu

Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan, dengan larangan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah dengan sistim terbuka (open damping), yang banyak

Bimtek / Diklat Pengelolaan Sampah Terpadu Read More »

Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Dengan Hormat. Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni

Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa Read More »

Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dengan Hormat. Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada esensinya kemandirian Daerah

Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Read More »

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan Hormat. Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing  dengan

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Read More »

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Dengan Hormat. Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Laporan yang wajib dibuat oleh masing-masing daerah (kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja ada 3 yaitu LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD berkiatan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Read More »

Scroll to Top