Menetapkan prioritas belanja daerah untuk tahun 2026 bukan sekadar membagi angka, melainkan seni menyelaraskan sumber daya fiskal yang terbatas dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dalam kerangka RKPD 2026, setiap rupiah harus memiliki “tujuan hidup” yang jelas melalui mekanisme Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Tahapan ini dimulai dengan mengunci Mandatory Spending—seperti gaji, fungsi pendidikan, dan kesehatan—sebagai fondasi utama. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menyaring usulan program melalui Scoring Matrix yang menitikberatkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pertanyaan kuncinya: Apakah program ini mampu menurunkan angka stunting? Apakah ia mendongkrak ekonomi lokal secara inklusif? Jika sebuah usulan tidak berkontribusi langsung pada sasaran RKPD, maka efisiensi adalah harga mati.
Di era digitalisasi saat ini, sinkronisasi melalui sistem informasi pembangunan daerah menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Fokus utama belanja 2026 diarahkan pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur dasar.
Pada akhirnya, penetapan prioritas ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan anggaran tidak hanya habis terserap (spending money), tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata (spending for impact). Dengan manajemen yang presisi dan transparan, RKPD 2026 akan menjadi jembatan kokoh menuju kesejahteraan rakyat yang terukur dan akuntabel.
