Mitigasi Risiko Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2026 dan Strategi Mempertahankan Opini WTP.
Mitigasi risiko temuan pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga
Kategori: Bimtek Keuangan Daerah
Berikut materi Bimtek Keuangan Pemda yang umum diselenggarakan untuk instansi pemerintah (Pemda, OPD, DPRD, BLUD, dll).
Bimtek Kepegawaian 2026 | Strategi Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 Berbasis SIPD-RI 2026
Strategi Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 berbasis SIPD-RI merupakan langkah penting dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang transparan, akuntabel,
Pedoman Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2026/2027
Menetapkan prioritas belanja daerah untuk pencapaian sasaran RKPD 2026
Jadwal Bimtek Kepegawaian Terbaru 2026
Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan sumber daya manusia di
Pengelolaan anggaran (APBD/APBN)
Pengelolaan Anggaran (APBD/APBN) Tahun 2026 merupakan proses strategis dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah berjalan secara
Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
Kepada Yth, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia Dengan
PP NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS
Kepada Yth, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia Dengan
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018;
Dengan Hormat: Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia Dalam
Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Kepada Yth, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI SESUAI DENGAN UU. RI NO. 5 TAHUN 2014
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Sebagaimana