Bimtek Keuangan 2026 : Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial merupakan agenda krusial untuk memberikan pemahaman regulasi dan teknis agar penyaluran dana kemasyarakatan berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan aman secara hukum. Pengelolaan Hibah dan Bansos seringkali menjadi objek pengawasan yang ketat, sehingga diperlukan tata kelola yang akuntabel mulai dari tahap pengusulan hingga pertanggungjawaban.

Mitigasi Risiko dan Tata Kelola

Bimtek ini dirancang untuk membedah siklus pengelolaan Hibah dan Bansos sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru (Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan perubahannya). Materi utama meliputi:

• Seleksi dan Verifikasi: Tata cara pengecekan keabsahan calon penerima (badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan) serta validasi proposal yang diajukan.

• Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD): Teknik penyusunan perjanjian yang mengikat antara pemerintah daerah dan penerima untuk menjamin kepastian peruntukan dana.

• Penyaluran dan Pelaporan: Mekanisme transfer dana serta kewajiban penerima dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana.

Transparansi Berbasis SIPD-RI

Implementasi SIPD-RI membawa perubahan besar dalam pengusulan Hibah dan Bansos yang kini harus dilakukan secara online dan terintegrasi. Peserta akan dibimbing untuk mengoperasikan modul terkait, memastikan bahwa bantuan yang diberikan masuk dalam rencana kerja daerah dan tidak terjadi duplikasi anggaran.

Tujuan Strategis: Menciptakan aparatur yang mampu mengelola Hibah dan Bansos secara profesional demi menghindari temuan administratif maupun penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Output dari Bimtek ini adalah meningkatnya kualitas verifikasi lapangan, tertibnya administrasi pertanggungjawaban dari pihak penerima, dan terjaganya transparansi anggaran publik di Tahun Anggaran 2026.