Bimtek/Diklat DPRD dan Setwan

Bimtek/Diklat DPRD dan Sekretariat DPRD (Setwan) 2026/2027: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Bimtek/Diklat DPRD dan Sekretariat DPRD (Setwan) merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, serta pelayanan administrasi kelembagaan secara profesional, efektif, dan akuntabel.

Dalam era pemerintahan modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang tinggi, DPRD memiliki peran strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Bimtek DPRD dan Setwan Tahun 2026/2027 menjadi kebutuhan penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal sesuai dengan perkembangan regulasi dan dinamika pemerintahan daerah.

Bimbingan Teknis DPRD dan Setwan  memberikan pemahaman komprehensif mengenai tugas pokok dan fungsi DPRD, penyusunan peraturan daerah (Perda), fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pembahasan APBD, penguatan alat kelengkapan dewan (AKD), tata tertib DPRD, serta hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah. Selain itu, peserta juga akan memperoleh pembekalan mengenai implementasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan kelembagaan DPRD.

Bagi aparatur Sekretariat DPRD, Diklat Setwan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang administrasi persidangan, fasilitasi rapat dewan, pengelolaan keuangan DPRD, penyusunan dokumen kelembagaan, pelayanan aspirasi masyarakat, pengelolaan arsip, serta penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja DPRD. Profesionalisme Sekretariat DPRD sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas anggota dewan dalam melayani masyarakat.

Melalui Pelatihan DPRD dan Sekretariat DPRD, peserta juga akan mendapatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan integritas, manajemen risiko, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengawasan pembangunan daerah, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten dari kementerian, akademisi, praktisi pemerintahan, dan lembaga profesional.

Materi Bimtek/Diklat DPRD dan Setwan  antara lain sebagai berikut :

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPRD dalam Pemerintahan Daerah
2. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD
3. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
4. Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah
5. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda
6. Fungsi Penganggaran DPRD dalam APBD
7. Pembahasan KUA dan PPAS
8. Pembahasan dan Evaluasi APBD
9. Pengawasan Pelaksanaan APBD
10. Pengawasan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
11. Mekanisme Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD
12. Optimalisasi Reses dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat
13. Tata Tertib DPRD dan Implementasinya
14. Penguatan Peran Pimpinan DPRD
15. Optimalisasi Kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
16. Tata Kelola Badan Anggaran (Banggar)
17. Tata Kelola Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
18. Penguatan Fungsi Komisi-Komisi DPRD
19. Tata Kelola Badan Kehormatan DPRD
20. Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
21. Hubungan Kerja DPRD dengan Kepala Daerah
22. Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
23. Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah
24. Pengawasan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
25. Pengawasan Pelayanan Publik oleh DPRD
26. Manajemen Risiko dalam Pengawasan DPRD
27. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
28. Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas DPRD
29. Etika dan Kode Etik Anggota DPRD
30. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPRD
31. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas DPRD
32. Digitalisasi Tata Kelola DPRD
33. Pengelolaan Website dan Media Informasi DPRD
34. Public Speaking dan Komunikasi Politik bagi Anggota DPRD
35. Strategi Pengelolaan Media dan Hubungan Masyarakat DPRD
36. Teknik Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
37. Penyusunan Laporan Hasil Reses dan Kunjungan Kerja
38. Administrasi Persidangan DPRD
39. Tata Cara Fasilitasi Rapat dan Sidang DPRD
40. Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD (Setwan)
41. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Setwan
42. Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Setwan
43. Pengelolaan Arsip dan Dokumen Persidangan DPRD
44. Tata Naskah Dinas dan Administrasi Perkantoran Setwan
45. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Setwan
46. Penguatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD
47. Manajemen Kinerja Sekretariat DPRD
48. Monitoring dan Evaluasi Program Sekretariat DPRD
49. Inovasi Pelayanan Administrasi DPRD Berbasis Digital
50. Strategi Penguatan Kelembagaan DPRD Menuju Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel

Kegiatan Bimtek DPRD sangat relevan diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, sekretaris DPRD, pejabat struktural dan fungsional Sekretariat DPRD, tenaga ahli fraksi, serta aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi legislatif dan administrasi pemerintahan daerah.

Dengan mengikuti Bimtek dan Diklat DPRD dan Setwan, peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Keterangan :

• Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
• Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubungi kami.
• Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi di Link berikut ini ( Jadwal Bimtek dan Informasi Pendaftaran )